DENPASAR – Setelah Lion Air mengenakan kebijakan baru, yakni bagasi berbayar, hal serupa akan diikuti oleh Citilink. Kemenhub sudah memberikan lampu hijau untuk hal tersebut. Namun diperlukan waktu dua minggu untuk sosialisasi.
Bagi YLKI, ini bukan perkara sosialisasi saja, tetapi menyangkut hak konsumen yang berpotensi dilanggar. Sebab faktualnya pengenaan bagasi berbayar pengeluaran konsumen untuk biaya transportasi pesawat menjadi naik. Dengan demikian, bagasi berbayar adalah kenaikan tarif pesawat secara terselubung. Pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas tarif pesawat.
“Seharusnya Kemenhub bukan hanya meminta pihak maskapai untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar, tetapi juga mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut, ” sebut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi yang dihubungi melalui selulernya, Minggu (13/1)
Menurutnya, jika tak diatur diawasi, pengenaan bagasi berbayar adalah tindakan semena-mena maskapai, karena hal tersebut bisa menyundul tarif batas atas bahkan menyundul tarif maskapai yang selama ini menerapkan full services policy seperti Garuda, dan Batik. Sementara service yang diberikan Lion Air, dan nantinya Citilink masih berbasis Low Cost Carrier. Ini jelas tindakan tidak adil bagi konsumen. Lantas Tulus mempertanyakan, kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, lalu apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat?.
Oleh karena itu, YLKI meminta Menteri Perhubungan untuk membatalkan rencana kedua maskapai tersebut menerapkan kebijakan bagasi berbayar. Jangan sampai konsumen pesawat udara menjadi korban jasa pesawat udara yang dari riil tarif adalah kategori full services, tetapi kualitas pelayanannya masih kategori Low-Cost Carrier, sering disingkat LCC, dimana maskapai penerbangan yang memberikan tarif rendah namun dengan menghapus beberapa layanan penumpang yang biasa. (Red)
