DENPASAR – Ribuan botol bekas air mineral bercampur dengan tanaman liar dan sampah lainnya terlihat menumpuk di sungai Loloan Pengrarungan, Banjar Sekah, Pemogan, Denpasar Selatan. Kondisi sampah yang menumpuk sepanjang kurang lebih satu kilometer tersebut membuat air sungai keruh dan terjadi pendangkalan.
Kepala Desa Pemogan I Nyoman Gede Wiryanata mengatakan, kondisi seperti ini sudah berlangsung selama empat tahun. Selain menutupi sungai, sampah-sampah juga meluber hingga di hutan mangrove. Berbagai upaya sudah dilakukan namun dengan segala keterbatasan pihaknya belum mampu membersihkan sampah yang menutupi sungai.
“Jujur saja kami yang berada di sisi selatan Denpasar merasa sangat menderita dengan kondisi ini. Wilayah kami selalu kena banjir akibat sungai meluap karena tumpukkan sampah. Upaya sudah kami lakukan seperti dengan gotong royong membersihkan sampah bersama masyarakat,” ucapnya saat menerima kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahedra Putra, Sabtu (6/10/2018).
Selain wilayahnya sering kebanjiran, kondisi air sungai yang kotor dan jorok dirasa sangat mengganggu masyarakat yang hendak melakukan kegiatan upacara adat. Ia berharap dengan kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa segera dilakukan normalisai sungai yang proyek penataannya dilakukan pada tahun 2014 itu.
“Desa kami sebenarnya masuk dalam wilayah Tahura. Namun kami sendiri tidak berani menebang pohon mangrove karena satu pohon sangat berharga. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan normalisasi sungai,” harapnya.
Sementara Direktur KLH Ir. Tandya Tjahjana menyatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan kajian serta pemetaan terkait dengan tersumbatnya aliran Tukad Lolowan yang melalui kawasan hutan mangrove. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul persoalan baru.
“Sebenarnya bisa saja langsung dilakukan pengerukan tapi berakibat timbulnya timbunan pasir dan mangrove yang sudah ada akan tertutup penangkarannya. Kita tidak mau seperti itu karena mangrove yang ada di Bali itu kan spesifik karena terkait dengan adat budaya, apalagi aliran Tukad Loloan digunakan sebagai bagian dari kegiatan keagamaan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahedra Putra menambahkan perlu adanya peningkatan lingkungan melalui kepedulian dan keterlibatan semua pihak bukan hanya masyarakat dalam melestarikan hutan magrove, apalagi hutan magrove ini akan dijadikan laboratorium, yang tentu akan memberikan dampak yang positif baik dari sisi ekonomi dan sosial budaya.
“Saya akan mendorong LKH untuk sesegera mungkin mewujudkan pembukaan kanal sebelum nyepi tahun depan. Hal ini bukan tanpa sebab pasalnya aliran Tukad Lolowan dipakai sebagai ritual keagamaan yaitu “ngelarung abu” dan prosesi Melasti yang merupakan agenda keagamaan. Saya berharap ini bisa diwujudkan sehingga tidak ada lagi masyarakat dari tiga banjar terkena banjir setiap tahunnya dan sepuluh banjar bisa memanfaatkannya untuk kegiatan adat budaya,” pungkas Gus Adhi. (Agw)