JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) Tahun 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (28/1).
Rakor tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019.
“Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) antarpemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan perguruan tinggi (PT) serta stakeholder lainnya,” jelas Tjahjo.
BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Tahun 2019 ini, BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemda perbatasan untuk pembangunan 11 daerah perbatasan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 1/Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
“Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019. Agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” ujar Tjahjo.
Kesebelas PLBN yang akan dibangun antara lain, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna (Provinsi Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), PLBN Labang di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang (NTT), PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel (Papua), serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke (Papua).
Tercatat, BNPP pada Tahun 2018 mendulang berbagai keberhasilan, di antaranya keberhasilan bidang pengelolaan batas wilayah negara yaitu, penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL dan pilar RI-PNG. Juga pembangunan jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana dan prasarana hankam, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengkoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat. (moe)
