BALI – Terkait dengan keberadaan wisatawan Tiongkok yang dianggap momok dalam pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Arief Yahya yang ditemui disela wisuda 606 sarjana STP Nusa Dua, Senin (12/11/2018) menjelaskan dirinya pernah bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok (Goverment to Goverment) dan sepakat membuat “White List”. Dijelaskan white list merupakan catatan travel agen atau reseller resmi yang bisa beroperasi di kedua negara dan tiga tahun yang lalu disebutkan dua kali Menpar sudah bersepakat dengan kementerian pariwisata Tiongkok.
“Jika diluar white list itu berarti itu ilegal, ataupun kalau ada di white list tapi melanggar, tentu akan ditindak,” sebut Menpar sembari menyebutkan industri pariwisata Indonesia waktu itu diwakili ASITA.
“Ini menurut saya yang paling efektif,” imbuhnya.
Jadi dikatakan Menpar persoalan wisatawan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia justru yang paling ramai di Thailand. Pasalnya disana ada yang namanya zero fee dollar, zero fee tour, dua istilah ini kerap digunakan dan sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Bali dan ini telah diatasi sekarang.
Apa yang sebenarnya terjadi ?. Menurut Menpar adanya peluang yang bisa dikatakan dikuasai oleh “Kartel” dimana satu industri yang end to end dikuasai oleh satu badan usaha atau seseorang.
“Rata-rata wisatawan Tiongkok yang ke Bali kita tahu rata-rata 150 sampai 200 ribu perbulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi,” ungkapnya.
Lantas Menpar juga dengan berat hati menyampaikan target wisatawan yang 17 juta tahun ini bisa dikatakan tidak tercapai dan hanya berada di angka 16,5 juta.
“Mengapa bisa demikian, hal ini bisa saya katakan akibat bencana alam, gempa yang beruntun. Sebenarnya tidak enak mengatakan ini, tapi harus saya katakan juga,” sebutnya di hadapan media.
Akibatnya kerugian yang mesti ditanggung sektor ini rata-rata mencapai 100 ribu per bulan dan ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan.
“5 bulan di tahun 2018 dan 1 bulan di tahun 2019. Dan tahun ini kita akan shorted sekitar 500 ribu, jadi dari target 17 juta, pastinya hanya akan mencapai 16,5 juta,” tandasnya. Bahkan tahun lalu juga terjadi hal yang sama akibat erupsi Gunung Agung dan kerugian kita secara nasional mencapai USD 1 Milyar dalam kurun waktu 6 bulan.
Menpar juga mengingatkan jangan salah dengan kata-kata ‘pariwisata berkualitas’ yang selama ini kerap didengungkan banyak orang, lantas menyampaikan target pariwisata Indonesia istilahnya telah dikunci. Satu dari sisi jumlah, dua dari sisi devisa. Jadi menurutnya ujung-ujungnya yang dicari adalah devisa atau ‘financial perspektif’ atau ‘customer perspektif’.
“Tahun ini kalau saya katakan target 16,5 juta, apakah tercapai target devisanya, kemungkinan besar tercapai, karena ‘Average Spending Per Arrival’ meningkat,” sebutnya.
Jadi menurut Menpar jangan lagi mendikotomi antara ‘Short Visit’ sama yang ‘Long Visit’. Menpar beralasan kalau tidak mau menerima yang short visit, yang lain mau, Phuket (Thailand ) mau, ataupun jangan hanya berorientasi pada long visit atau mass tourism.
“Semua pasar harus kita raup, tinggal kita memperbaiki pariwisata itu secara berkelanjutan. Dan ingat kita punya pesaing. Jadi jangan mudah terprovokasi turis ini tidak, turis ini jangan. Kita ambil semua supaya industri pariwisata kita berkembang,” tutupnya.(red)
