DENPASAR – Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, saat membuka program pendidikan politik untuk Caleg perempuan, Rabu (17/10/2018) di Denpasar menegaskan, perhelatan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun ini bagi Caleg perempuan menjadi tahun penentuan. Pasalnya, jika kuota caleg perempuan lintas partai di parlemen tak menembus 30 persen, besar kemungkinan pada pileg berikutnya caleg perempuan tak turut andil mengisi Pileg sebagai ungkapan kekecewaan. Untuk itu, caleg perempuan mesti harus meningkatkan kualitas dari berbagai sisi untuk menunjang elektabilitas dan strategi politik.
Ia menjelaskan, sejumlah 61 caleg bakal digenjot dengan materi seputaran sosial dan politik. Pelatihan ini diselenggarakan hari ini tanggal 17-23 Oktober dengan berbagai materi, diantaranya kunjungan kerja, road show dan lomba orasi.
“Pembicaranya dari akademisi, pengamat politik, politisi dan anggota legislatif serta kalangan pengusaha termasuk praktisi media massa, satunya menghadirkan ahli politik, Dr. Subanda,” tandasnya.
Ia mengatakan, dalam pelatihan tersebut juga membahas three ends yakni mengakhiri masalah terhadap perempuan diantaranya, ketidakadilan akses ekonomi, KDRT dan perdagangan manusia.
“Nantinya 61 peserta ini secara tidak langsung diuji kembali untuk kesiapan nyaleg. Walaupun visi misinya bagus, namun tidak mampu memenangkan Pileg, mereka tetap bisa mendukung rekan lain yang dianggap mampu, dikarenakan perempuan tidak bisa berjuang sendiri dalam berpolitik,” sembari mewanti-wanti para caleg untuk mempersiapkan diri, terutama kesehatan.
Salah satu materi dalam pelatihan ini yakni lomba orasi politik, untuk mengukur sejauh mana kemampuan caleg perempuan menyampaikan visi dan misi serta program yang menjadi bekal penting ketika terpilih sebagai wakil rakyat.
Dengan program pemberdayaan perempuan dari sisi politik ini, Tini Gorda, berharap mampu mendongkrak semangat caleg perempuan mencapai keterwakilan 30 persen di parlemen.
Perempuan yang juga Ketua (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) IWAPI Bali ini menambahkan, keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya penting dari aspek perimbangan jumlah kuota. Namun berkaca dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
“Harusnya partai politik dalam hal ini mengawal sampai betul-betul mencapai kuota itu, jangan sampai ketika partai baru mau ikut berpemilu, baru menggerakkan perempuan,” pungkasnya.(red)