Penyerang Wiranto Terindikasi Kelompok Radikal, Pemerintah Didorong Ambil Tindakan Tegas

(foto : tim) Elemen masyarakat di Bali dorong pemerintah ambil tindakan tegas kepada pelaku penyerang Wiranto.
DENPASAR – Menkopolhukam Wiranto diserang oleh orang tak dikenal saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Jenderal purnawirawan ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk di bagian perut.
Sejumlah elemen masyarakat di Bali menilai kasus ini bukan persoalan biasa, namun lebih mengarah kepada teror dan ancaman simbol-simbol negara.
“Ini sebuah warning bahwa gerakan-gerakan radikal telah menjadi ancaman keamanan negara. Salah satunya penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto,” ucap Ketua Forum Peduli NKRI Bima Moka Jatmika.
Ia mengatakan, Forum Peduli NKRI menengarai bahwa pelaku penyerangan terhadap Wiranto bukan masyarakat sipil biasa, melainkan bagian dari kelompok-kelompok radikalisme.
“Kita tidak menyangka jika mereka sudah sedemikian berani dan secara terang-terangan melakukan aksinya. Ini bukan persoalan biasa, tapi merupakan pesan bahwa mereka sudah tidak main-main,” ujarnya.
Ia lalu menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi membawa simbol-simbol keagamaan tidak bisa dibenarkan.
Tidak hanya itu, Forum Peduli NKRI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-masa menolak ideologi lain di luar ideologi Pancasila.
“Kami serukan kepada masyarakat dimanapun berada, untuk bersama-sama melawan hal-hal yang berbau radikal dengan mengatasnamakan agama. Kami di Bali juga tidak akan diam terhadap mereka yang anti Pancasila,” terangnya.
Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali, Gus Yadi menambahkan, pihaknya meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok radikalisme yang selama ini bebas melakukan aksinya.
“Kami memahami pemerintah atau aparat keamanan seperti TNI dan Polri dilematis menghadapi persoalan ini karena akan dituding melanggar HAM. Namun jika tidak diambil tindakan tegas, kelompok-kelompok ini akan terus merongrong kewibawaan bangsa dan negara,” kata Gus Yadi. (awd)