Hukrim

Polda Bali Minta Serikat Pekerja Sikapi Bijaksana UU Cipta Kerja

Polda Bali saat menggelar pertemuan dengan serikat pekerja. (foto : is)

DENPASAR – Pascadisahkan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI, Kepolisian Daerah Bali menggelar pertemuan dengan perwakilan elemen serikat pekerja yang ada di wilayah Bali.

“Pertemuan ini dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Bali,” terang Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi, S.I.K, Kamis (8/10/2020) di Warung Segara Bambu, Jalan Antasura, Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara.

Pertemuan tersebut mengajak beberapa elemen serikat pekerja di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Regional Bali, Serikat Pekerja Pariwisata (SP.Par) Bali, Serikat Pekerja (SP) Bali dan Serikat Pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia (SPKPI) Bali.

Dalam pertemuan tersebut AKBP Dwi Wahyudi mengajak seluruh serikat pekerja yang ada di wilayah Bali untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah bali khususnya di masa pandemi Covid-19.

Perwira dua melati tersebut juga menyampaikan bahwa terkait disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja apabila ada elemen masyarakat maupun serikat buruh yang menolak agar lebih mengedepankan langkah hukum.

“Lebih baik mengedepankan langkah hukum dan idak melaksanakan aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19 di wilayah Bali,” ucap mantan Kapolsek Bangli ini.

Di tempat yang sama Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Regional Bali I Wayan Madra selaku juga menyatakan memiliki pandangan yang sama dengan aparat kepolisian.

Menurutnya, sebagian besar serikat pekerja di Bali bergerak di bidang pariwisata sehingga dan tidak akan melaksanakan aksi unjuk rasa.

“Kami lebih mengedepankan jalur diplomasi dengan cara mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menyampaikan keberatan-keberatan terkait disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tegasnya. (awd)

Teras Bali News

Tinggalkan Balasan