NasionalTeras Berita

Presiden Optimistis Target Sertifikasi Jutaan Lahan dapat Dituntaskan

BOGOR – Target jutaan sertifikat yang harus diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sejak awal pencanangan, target penerbitan lima juta sertifikat hak atas tanah rakyat telah ditetapkan dan terpenuhi. Untuk tahun ini, jumlah tersebut bertambah menjadi tujuh juta sertifikat.

Di tahun 2019 mendatang, Kepala Negara sudah sejak lama berancang-ancang untuk menargetkan di angka sembilan juta sertifikat. Meski terus bertambah, Presiden meyakini bahwa target tersebut mampu dicapai. “Saya yakin bisa. Kita ini kalau sudah dikejar, diberi target, nyatanya juga bisa,” kata Presiden di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/09/2018).

Melihat banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, yakni mencapai 80 juta bidang, target besar tersebut memang diperlukan. Selama ini, pemerintah hanya mampu menerbitkan 500 ribu hingga 600 ribu sertifikat tiap tahunnya. Menurut Presiden, membutuhkan waktu yang sangat lama bila tidak segera dilakukan pembenahan.

Selasa (25/09/2018), Presiden Joko Widodo mendatangi warga yang telah berkumpul di sekitar Stadion Pakansari. Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan langsung tujuh ribu sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor. Sebanyak empat ribu sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor dan tiga ribu sertifikat untuk warga Kabupaten Bogor.

Sebagaimana biasanya, Kepala Negara meminta warga menunjukkan sertifikat yang telah diberikan. “Supaya saya yakin bapak ibu semua sudah pegang yang namanya sertifikat di tangan,” kata Presiden. Dengan percepatan penerbitan sertifikat ini, Presiden berharap agar keluhan mengenai sengketa tanah yang sampai kepadanya akan jauh berkurang.

Kepala Negara juga menyadari proses pembuatan sertifikat selama ini cukup berbelit bahkan dimintai pungutan. Maka itu, selain memberikan target, dirinya juga memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan sertifikat sesuai dengan aturan.

“Jangan ada lagi pungutan di sana sini. Saya tahu. Saya pernah jadi rakyat, saya pernah mengurus sertifikat. Jadi saya merasakan,” tuturnya. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, Gubernur Jawa , Ridwan Kamil, Bupati Bogor Nurhayanti, dan Walikota Bogor, Bima Arya.(red)

Teras Bali News

Tinggalkan Balasan