RonaTeras Berita

Putu Supadma Rudana Pertemuan Jokowi-Prabowo Momentum Rekonsiliasi Bangsa

(foto – Ist) Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana

DENPASAR – Selaku Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana, di Denpasar, Minggu (14/7/2019) mengapresiasi pertemuan Jokowi dan Prabowo. Menurutnya pertemuan tersebut adalah sebuah momentum yang baik untuk terjadinya rekonsiliasi bangsa ini.

Bagi Partai Demokrat, pertemuan kedua tokoh ini merupakan momentum yang baik untuk rekonsiliasi bangsa. Selanjutnya, momentum tersebut sangat penting untuk dirawat, terutama oleh Jokowi yang terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

Partai Demokrat mengusulkan agar di periode kedua ini, Jokowi membentuk Kabinet Persatuan Indonesia. Kabinet tersebut diharapkan mengakomodir kader terbaik dari 9 partai politik yang lolos parlemen. Menurut Rudana, hal yang paling dinanti ke depan adalah konsolidasi semua pihak. Begitu pula dengan formasi kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Partai Demokrat pada prinsipnya ingin kabinet nanti betul-betul meneguhkan persatuan Indonesia. Kebersamaan kita. Semua pihak harus dirangkul. Jadi Kabinet Persatuan Indonesia,” ujar Rudana.

Dalam Kabinet Persatuan Indonesia dimaksud, demikian anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu, semua partai politik yang lolos parlemen (9 partai politik, red) idealnya diakomodir oleh Jokowi.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi-Amin lima tahun ke depan benar-benar menjadi momentum persatuan Indonesia, tanpa ada lagi koalisi serta oposisi.

“Sangat elok jika 9 partai semua terlibat dalam pemerintahan Jokowi-Amin. Semua partai ada dalam Kabinet Persatuan Indonesia. Tentu untuk hal ini, kita harap partai koalisi legowo untuk bisa menjadikan periode 2019-2024 benar-benar menjadi momentum persatuan Indonesia,” tegas Rudana.

Soal komposisi dari masing-masing partai di kabinet, menurut Rudana, harus proporsional. Selain itu, ia meyakini bahwa semua partai politik yang ada memiliki kader-kader terbaik yang dapat membantu Jokowi dalam pemerintahan periode kedua ini.

“Yang dipilih (masuk kabinet) tentu kader-kader yang berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen tinggi. Misalnya berkomitmen untuk memerangi korupsi. Dengan begitu, Pak Jokowi tidak dibebankan dengan pembantunya yang terlibat kasus korupsi,” tutur Rudana.

Disinggung bahwa Kabinet Persatuan Indonesia tersebut justru akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah, Rudana menepisnya. Menurut dia, baik eksekutif maupun legislatif tetap bisa menjalankan fungsi masing-masing tanpa tersandera kebersamaan dalam kabinet.

“Saya percaya, parlemen tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Bukan berarti dengan semua partai diajak masuk kabinet, lalu parlemen menjadi tumpul dalam urusan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” pungkas Rudana.(red)

Teras Bali News

Tinggalkan Balasan