Terdakwa Kasus Perampokan Money Changer Praperadilankan Polresta Denpasar

(foto : Ist) I Komang Ari Sumartawan, SH., I Nengah Sidia, SH. M.Ag., dan I Kadek Putra Sutarmayasa, SH., selaku kuasa hukum Georgii Zhukov, terdakwa perampokan money changer.
DENPASAR – Usai menyatakan kliennya bersih dan tidak pernah melakukan tindak pidana di negara asalnya, kuasa hukum salah satu terdakwa kasus perampokan money changer (MC) dari Kantor Hukum Bali Legal Partnership mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
Seperti disampaikan I Komang Ari Sumartawan, SH., I Nengah Sidia, SH. M.Ag., dan I Kadek Putra Sutarmayasa, SH., selaku kuasa hukum Georgii Zhukov (terdakwa perampokan money changer), mereka mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Bali, Cq. Kepolisian Resor Kota Denpasar, Cq. Kepala Satuan Reskrimum Resor Kota Denpasar.
“Pendaftaran praperadilan sudah dilakukan kemarin hari Rabu dan sudah diterima dibagian kepaniteraan PN Denpasar. Sekarang tinggal nunggu jadwal persidangan,” ucap Komang Ari Sumartawan mewakili rekan-rekannya selaku kuasa hukum terdakwa, Kamis (22/8/2019) di Denpasar.
Alasan Permohonan Praperadilan yaitu bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 pihak penyidik kepolisian Polresta Denpasar telah mengambil kendaraan berupa satu unit mobil Toyota jenis Land Lard Cruser dengan nomor polisi DK 1986 EJ warna coklat beserta STNK, dan tanggal 28 Maret 2019 mengambil satu unit motor jenis Harley Davidson dengan nomor polisi D 4111 B warna orange gold yang dimiliki Georggi Zhukov.
“Kendaraan yang diambil penyidik Polresta Denpasar sekaligus menahan kendaraan tersebut dengan alasan diamankan adalah perbuatan melawan hukum, karena kendaraan tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan,” ucap Ari.
Ia menerangkan, pihaknya telah berusaha berkoordinasi dengan penyidik Polresta Denpasar untuk meminta kendaraan tersebut agar dikembalikan. Namun dari hasil koordinasi, penyidik Polresta Denpasar tidak bisa memberikan kendaraan tersebut dengan alasan diamankan.
Dikatakan oleh Ari, dikarenakan penyidik Polresta Denpasar tidak bisa memberikan kendaraan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3 ) huruf d KUHAP, maka penyitaan yang dilakukan penyidik Polresta adalah tidak sah, maka kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada pemohon atau kepada kuasa pemohon.
“Tindakan penyidik Polresta adalah melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia, karena “dalam penyitaan harus mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar”. Sehingga penyitaan yang dilakukan penyidik Polresta Denpasar adalah tidak sah, maka kendaraan harus dikembalikan kepada pemohon atau kepada kuasanya,” jelas Ari.
Tidak hanya penyitaan kendaraan, Georggi Zhukov melalui kuasa hukumnya juga mengajukan keberatan atas pemasangan police line di rumahnya di Jalan Gedong Sari I gang II No. 2 (Griya Aji Villas) Banjar Mumbul, Benoa, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.
“Sampai sekarang penyidik Polresta Denpasar masih memasang police line di rumah klien kami, sedangkan perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, di mana seharusnya secara hukum setelah perkara dilimpahkan untuk disidangkan, maka police line harus dicabut, akan tetapi sampai sekarang police line masih dipasang. Dan ini adalah perbuatan melawan hukum,” ucap Ari.
“Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon melalui kuasa hukumnya seluruhnya. Menyatakan secara hukum penyidik Polresta Denpasar telah melanggar hukum. Menyatakan hukum penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah tidak sah, maka kendaraan yang disita harus dikembalikan kepada pemohon atau kepada kuasanya, dan police line yang dipasang harus dicabut,” pungkas Ari. (zar)