HukrimTeras Berita

Togar – Penanganan TKA Tiongkok Lebih Penting dari ‘Miyabi’

Foto - Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.

DENPASAR – Praktisi hukum dan advokat kawakan Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., menilai penanganan pemeriksaan petugas Imigrasi Maria Ozawa “Miyabi” yang diduga melakukan kegiatan ilegal Rabu (7/11/2018) dini hari dianggap tidak mencerminkan aparatur negara. Bahkan Togar justru mempertanyakan urgensi pemeriksaan tersebut dengan menyebut petugas imigrasi terlalu paranoid dengan Miyabi atau malah modus alias ada “udang di balik batu”. Justru ia beranggapan ada persoalan besar yang mestinya jadi perhatian Imigrasi, yaitu TKA Ilegal asal Tiongkok.

“Ketimbang terlalu paranoid mengurusi Miyabi dan ujung-ujungnya seperti hanya modus minta selfie, petugas imigrasi lebih baik fokus dan serius mencegah dan menangani masukan warga Tiongkok yang bekerja secara ilegal di Bali,” kata Togar saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Denpasar, Jum’at (9/11/2018) disela kegiatan donor darah.

Pria yang juga caleg DPRD Bali dapil Denpasar nomor urut 7 dari partai Golkar itu menilai tentu tidak etis jika petugas imigrasi malah meminta foto selfie dengan Miyabi setelah melakukan pemeriksaan. Semestinya mereka bisa bekerja secara profesional dan proporsional.

Togar yang dijuluki “panglima hukum” itu juga mempertanyakan kenapa pihak imigrasi tampak begitu “garang” kalau urusan Miyabi tapi terkesan layaknya macan ompong ketika mencegah dan menertibkan masuk pekerja ilegal asal Tiongkok. Bahkan Togar mensinyalir ada sindikat atau mafia yang mengirimkan, meloloskan, melindungi dan menampung TKA Tiongkok ilegal di Bali.

Diduga ada kongkalikong dan permainan oknum petugas imigrasi dan juga aparat serta pihak yang mensponsori TKA Tiongkok ilegal ini ke Bali.

“Saya menduga ada mafia atau sindikat yang bermain meloloskan dan menampung TKA Tiongkok ilegal. Ada permintaan dan keuntungan tanpa jalur resmi,” tegas Togar yang kini tengah menyelesaikan disertasi doktoral pada Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Togar menuturkan TKA Tiongkok ilegal ini biasanya ditampung di suatu tempat misalnya seperti yang terjadi di Villa Sanctus, Uluwatu yang disewa oleh perusahaan Tiongkok dan belakangan malah dijadikan markas pekerja ilegal asal Tiongkok. Tentu mereka tidak bisa leluasa keluar namun sudah ada pihak yang menyiapkan dan melayani segala kebutuhan mereka. Misalnya ada yang menyiapkan kateringnya.

“Lalu untuk menghindari aparat pasti ada bekingan baik oknum aparat penegak hukum. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Karena ada permainan oknum maka TKA ilegal ini bisa lolos di imigrasi dan nyaman bekerja di Bali,” ungkap politisi yang berkomitmen mengangkat dan menyekolahkan sejumlah siswa berprestasi dari Bali yang terkendala biaya.

Ia meminta agent, pihak notaris, pihak imigrasi, desa setempat harus satu barisan menjaga lingkungan jangan sampai ada menyusupnya warga Tiongkok bekerja secara bebas dan ilegal sehingga juga mencoreng pariwisata Bali.

“Apalagi ada tindakan pidana dan penggelapan pajak ketika mereka berkerja secara ilegal di Bali. Seringkali itu diabaikan oleh agent, imigrasi dan pihak notaris. Sehingga seolah-olah mereka masuknya ilegal,” tambahnya.

Togar juga mengingatkan agar jangan ada oknum yang ikut bermain membantu pekerja WNA Tiongkok ilegal yang semakin marak berkeliaran di Bali. Bahkan pajak-pajak mereka juga harus ditertibkan.

“Ini momentum yang tepat untuk mengembalikan martabat pariwisata Bali agar tidak dijual murah dan juga membiingkar dan memberantas mafia dan oknum aparat ataupun oknum imigrasi yang terlibat dalam menyelundupkan dan melindungi pekerja asing ilegal ini ,” tandas Togar juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu.

Sebelumnya Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali Agato P. P. Simamora membantah soal cuitan Miyabi di Instagram bahwa ada petugas imigrasi yang selfie dengan mantan bintang film dewasa itu.

“Tidak ada foto selfie. Kalau ada petugas kami yang selfie bersama yang bersangkutan (Miyabi-red) maka kami tindak karena itu di luar kepatutan,” ujar Agato dalam keterangan pers di Kantor Kanwil Kemenkum HAM Bali, Kamis (8/11/2018).

Terkait permasalahan tenaga kerja ilegal dari Tiongkok, pihak imigrasi berdalih bahwa pengawasan ini merupakan tanggung jawab semua pihak bukan imigrasi saja. Pihak imigrasi juga tidak bisa bergerak jika tidak ada laporan dari masyarakat atau pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Ini harus dipahami bahwa pengawasan orang asing ini tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa kami yang menemukan. Harus ditemukan dulu ada pelanggaran dan baru laporkan ke kami,” pungkas Agato.(red)

Teras Bali News

Tinggalkan Balasan